Kader Nasyiah Banten Diharapkan Warnai Panggung Politik
JURNAL15.CO.ID, Pandeglang – Peran perempuan dalam ranah publik harus terus didorong, termasuk dalam mengisi sektor politik. Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang, Ukun Kurnia, dalam kegiatan Sosialisasi Ideopolitor yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Banten.
Ukun menyatakan sudah saatnya perempuan mampu mandiri dan mengisi ruang-ruang publik, mampu berkompetisi dengan lainnya.
“Kita akan sulit jika tidak mau belajar. Maka kita harus meningkatkan kompetensi diri supaya masa depan kita menentu. Wajar kalau ideologi kita dibangun dengan ilmu,” tutur Ukun Kurnia di SMK Muhammadiyah Pandeglang, Sabtu 23 Desember 2023.
Lebih jauh Ukun berharap agar kader Nasyiah memiliki arah dan identitas pergerakan yang jelas, agar kedepan mampu mengisi ruang publik yang saat ini didominasi ormas lain.
Terkait partisipasi politik perempuan, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal juga mendorong kader Nasyiatul Aisyiyah agar terjun mewarnai panggung politik di wilayah Banten. Terlebih, Muhammadiyah telah membuka ruang setara bagi laki-laki dan perempuan.
“Dalam ruang politik praktis, perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Muhammadiyah memberi ruang yang banyak bagi perempuan misalnya Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah. Mudah-mudahan kader NA bisa mewarnai politik,” ujar Ali Faisal.
“Apalagi kader Muhammadiyah cenderung melek pendidikan, menjadi kelebihan,” sambungnya.
Dalam paparannya, Ali menambahkan bahwa posisi perempuan dalam demokrasi di Indonesia lambat laun menggembirakan. Jika dulu laki-laki dianggap superior, kini persepsi tersebut terbantahkan.
“Jadi kalau ada 3 laki-laki, harus ada 1 perempuan. Tapi walaupun ada kesempatan, namun dirasa sulit, terutama finansial. Grafik perempuan yang terpilih di Indonesia selalu meningkat, dari 9% (tahun 1999)-11%-18%-20.5% (tahun 2019),” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Banten Munawar memaparkan kondisi jumlah pemilih di wilayah Banten. Ada sebanyak 8.8 juta mencakup generasi milenial dan generasi Z.
“5 jutanya ini generasi yang ketika milih, demi kepentingan bersama,” ungkap Munawar.
Untuk menjamin kedaulatan pemilu, Munawar menegaskan KPU selalu menjunjung tinggi asas pemilu dan menjamin semua tahapan berjalan secara adil.
Di lapangan, kata Munawar, pihaknya seringkali menemukan keluhan dari masyarakat terkait sistem pemilihan.
“Pemilih itu adalah pemilik KTP elektronik. Selain KTP, ada supek (surat perekaman). KPU tidak bertanggung jawab apakah penduduk memiliki KTP atau tidak. Sistem yang dipakai Indonesia masih seperti itu,” jelasnya.
“Dari segi sistem, kami manage dengan baik berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya,” tegas Munawar. (Jurnal Qi)
